PILKADA dan POLITIK UANG

Saya merasa sangat prihatin melihat dan mengetahui kondisi rakyat Indonesia, dimana kesadaran politik mereka sangat rendah, mereka hanya menilai segala sesuatu diukur dengan uang.

Sekarang ini Money Politic atau Politik uang tidak hanya terjadi di gedung Dewan saja, tetapi sudah merambah ke pelosok desa, kampung, dusun, bahkan sampai ke lereng gunung di daeah terpencil sekalipun. Ini adalah dampak negatif dari PILKADA langsung.

Sebagian besar rakyat kita tidak peduli siapa pemimpin mereka dan siapa partai pemenang pemilu, bagi mereka siapa yang bisa memberi uang maka dia lah yang dipilih, celakanya para kandidat melihat hal ini merupakan peluang untuk bisa menang dan melayani keinginan tersebut dengan memberikan "sogokan langsung" kepada rakyat pemilih. maka terjadilah Money Politic atau Politik Uang.

Saya terkadang merasa heran, apakah politik uang ini di larang atau di legalkan?? karena antara kandidat dan pemilih sama-sama diuntungkan. jadi seperti jual-beli.

Politik Uang seperti ini adalah pembodohan rakyat, tidak mendidik...!!

Dan sayangnya rakyat indonesia memang mau di bodohi.... atau memang benar2 bodoh...???

Sehingga saya berfikir di Indonesia ini siapa orang yang berduit banyak bisa jadi kepala daerah (Raja kecil di daerahnya masing2).

Artinya hukum rimba sudah berlaku di Indonesia ini.

Coba kita hitung:

Pemilih di suatu kabupaten ada 500 ribu x Rp 10.000 per orang = 5 milyard

Executor penyogok 5.000 orang x Rp 100.000 = 500 juta 

Biaya Ops Team sukses Rp 800.Juta

Saksi TPS Rp 700 juta

Atribut, Seperti Stiker, Kaos, bendera, Spanduk, Baleho dsb = 1,5 Milyard

Beaya Kampanye, Seperti Panggung, Road Show, Siaran radio, TV Lokal, = 600 juta

Bagi 2 Sembako, Kas Arisan ibu2, kas desa, Pengerasan jalan dsb..dsb = 1 Milyard

Beaya lain-lain 1 milyard

Kalo di jumlah 11,2 Milyadar

yah.....  cukup dengan 11,2 milyad anda bisa menjadi raja kecil di daerah

jika anda bukan dari partai anda harus punya kendaraan partai, mungkin bisa di tambah dengan beaya partai pengusung anggap saja 2 Milyard

jadi kita bulatkan menjadi 13,5 milyard atau 15 milyard tergantung dari daerahnya masing2.

Lantas uang dari mana...? jika ada donatur tentu ada imbal baliknya, itu apa...??

apakah kandidat punya uang sebanyak itu??

Sedangkan harta kekayaan yang dilaporkan KPU hanya sedikit jauh di bawah nilai tsb.

bangai mana kandidat harus mengembalikannya..?? atau dengan proyek2 daerah yang tanpa melalui tender..?? atau apa..??

atau dengan KORUPSI...!!!

Bagaimana nasib rakyat...??

Hai rakyat... engkau harus pintar... jangan berfikir uang melulu...

atau bangsa kita memang mata duitan...!!!